oleh

GT PP – TPPO Gelar Rapat Koordinasi Nasional Di NTT

-wartaNews-178 views

KUPANG, Wartapedia.id – Sebagai amanat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 58 (2) dan (3) telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( GT PP – TPPO ) tingkat pusat dan daerah ( provinsi dan kabupaten/kota )

Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional bertujuan untuk memantau, memberantas masalah dan hambatan serta meningkatkan pelaksanaan langkah- langkah pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara nasional.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 14 oktober s/d 17 Oktober di Aston Kupang Hotel dengan mengusung tema ” Bersama Kita Berantas TPPO melalui Peningkatan Kapasitas SDM, Pemberdayaan, Partisipasi Masyarakat dan Peningkatan Layanan Publik di Pusat dan Daerah”.

Deputi Bidang Perlindungan Hak dan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kemen PPPA ) Vennetia R. Danes mengatakan, ” Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) merupakan kejahatan Kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya kompleks, beragam dengan modus yang terus berkembang. Untuk itu dalam upaya pemberantas TPPO dari hulu sampai hilir di Indonesia diperlukan senergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah ditingkat desa, kabulaten/kota, Provinsi dan Pusat, ” Ungkapnya.

Vennetia melanjutkan dengan mengusung tema, “Mari Bersama Kita Berantas TPPO” Rakornas tahun ini diselenggarakan sebagai wadah berbagi informasi tentang kebijakan – kebijakan dan membahas isu-isu terbaru yang muncul dalam PP-TPPO, evaluasi Kelembagaan Gugus Tugas PP-TPPO, membahas rincian modus-modus TPPO terkini dan langkah strategis pencegahan dan penanganannya, serta mencari solusi bersama yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur dan saling bersinergi antar sektor. Ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum.

” walaupun sudah banyak kebijakan yang dihasilkan, namun implementasinya masih menjadi tantangan dalam pencegahan TPPO, pemberian perlindungan bagi korban dan penegak hukum bagi pelaku TPPO. Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada serta belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pemangku kepentingan di daerah,” Tambah Ghafur

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Trnggara Timur, Benediktus Polo Maing menyampaikan rasa terima kasih kerena telah memilih Kupang sebagai tempat pelaksanaan Rakornas GT PP- TPPO 2019.

Benediktus mengatakan, “Provinsi NTT menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia Kupang menjadi tempat transit bagi calon-calin korban perdagangan orang sebelum dikirim keluar negeri. Kebanyakan dari mereka dipalsukan identitasnya, tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang layak, sehingga sangat rentan jadi korban TPPO. Upaya pencegahan harus dilakukan salah satunya dengan peningkatan kapasitas perempuan atau SDM serta menambah jumlah komunitas atau kelompok Anti TPPO untuk mendeteksi adanya potensi TPPO disekitar mereka,” Ujar Benediktus.

Sinergitas seluruh pihak yang terkait harus memiliki interaksi yang berkelanjutan, saling terbuka, memiliki pemahaman dan visi yang sama, dan mengedepankan dialog dalam segala hal.

Vennetia menambahkan, besar harapan melalui proses interaksi reguler ini akan muncul ide-ide kreatif dan inovatif dalam rangka pencegahan TPPO.

“Rakornas Gugus Tugas PP-TPPO ini merupakan salah satu upaya kami selaku ketua harian sekaligus Sekretariat GT PP-TPPO tingkat pusat, untuk memfasilitasi interaksi tersebut. Untuk menghadapi semakin beragamnya modus baru TPPO, kami menyakini pentingnya berbagi praktik terbaik, pengetahuan dan upaya lintas bidang ditingkat nasional dalam penghapusan TPPO,” Tutup Vennetia

Reporter : Merry Lewar

Komentar

News Feed