oleh

Soal TKI : PMKRI Kupang katakan Viktor Pecundang Amanat

Kupang, Wartapedia. id – Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang mengecam pernyataan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laikodat yang dilansir media Kompas, selasa 26 Novemeber 2019, “Soal TKI Ilegal, Gubernur NTT: Kalau Sukses Syukur, jika Tewas Dikubur”.

Pernyataan tersebut, PMKRI menilai Viktor pecundang amanat, gagal paham, dan sangat prematur. Tegas Ketua PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng kepada Wartapedia. Rabu, 27/11/2019.

Sebagai Gubernur Provinsi NTT tidak pantas mengeluarkan pernyataan seperti itu, Karena Kepala daerah adalah alat negara yang menjalankan peran, memberi kepastian dan perlindungan terhadap setiap warga “tanpa terkecuali”.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai hak dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 sebagai tujuan bernegara untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian.

“Viktor harus paham apa maksud perlindungan dan kesejahteraan terhadap warga. Dalam konteks ini, persoalan TKI legal dan ilegal tidak menjadi alasan untuk kemudian pemerintah daerah melepas tanggungjawab”. Terangnya.

Menurut PMKRI ini bentuk cuci tangan Viktor sebagai pejabat daerah yang bertentangan dengan amanat UUD dan pancasila pada Sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan dikristalisasi dalam butir 3 dan 5 yakni sikap saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan.

“Kami menilai, pernyataan Viktor sangat biadab dan kategori pelanggaran HAM karena terkesan membiarkan tanpa mencari formulasi kebijakan yang tepat untuk memberikan kepastian dan keamanan terhadap TKI yang terlanjur mengilegalkan diri”.

Lebih lanjut menurut PMKRI “Menjadi TKI itu pilihan yang punya latar, motivasi, kesempatan (opportuniti), kebutuhan (needs), tekanan (pressure) guna keluar dari himpitan ekonomi dengan harapan (ekspetasi) merubah hidup di tengah masalah sosial yang begitu kompleks”.

Selain itu kurangnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, upah minim, pendidikan, dan kesehatan.

PMKRI menilai Sikap Gubernur NTT mengalami inkonsistensi. Buktinya banyak pernyataan dipemberitaan media, seperti “Gubernur Viktor ancam patahkan kaki pelaku traficking,10/09/2018,Tempo”, “Gubernur NTT siap disebut tolol jika humantraficking masih
tinggi, 3/12/2018, Kompas”.

Pernyataan ini cukup vulgar dan ganas sebagai komitmen pemerintah dalam memberantas mafia traficking dan menekan angka kematian TKI. Namun ironisnya pernyataan ini tidak memberikan dampak positif karena tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan strategis dalam menyelesaikan akar masalah.

Berdasarkan data BP3TKI bahwa TKI yang meninggal diluar negeri sepanjang tahun 2018 berjumlah 105 orang, dan desember tahun 2019 berjumlah 104 orang dan berpotensi bertambah.

Publik wajib menagih janji dan komitmen Gubernur NTT dalam mewujutkan “NTT bangkit dan sejahtera”.

Runut dari persoalan diatas, kami Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang bersikap:

1. Mengecam ucapan Gubernur NTT.

2. Mendesak Gubernur NTT untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara sadar dan terbuka kepada seluruh masyarakat Provinsi NTT karena telah melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan lebih khusus keluarga dan korbanTKI.

3. Ultimatum agar kiranya Gubernur NTT mampu menertibkan pikiran, ucapan dan tindakan dengan tetap berpegang teguh
pada nilai dan norma sesuai aturan yang berlaku.

4. Mendesak Gubernur NTT Segera merealisisi program kerja sesuai janji kampanye sebagai mana tertuang dalam RPJMD.

5. Ditengah indeks pembangunan Provinsi yang begitu rendah, meningkatnya angka kemiskinan dengan presentase 21,09% dengan kata lain jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebanyak 1.146.320 jiwa, meningkatnya angka pengangguran per
Agustus sebesar 3,01% atau bertambah 83 ribu orang. Sehingga kami mendesak Gubernur NTT untuk fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan spirit “NTTbangkit dan sejahtera”.

Reporter : Epek Bata

Komentar

News Feed