oleh

Defisit Anggaran 55 Milyar: Antara Pemda Malaka dan Gereja

Kupang, Wartapedia. id – Mengenai Defisit Anggaran 55 Milyar, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka anggarkan APBD pengadaan 13 Unit mobil dinas untuk setiap Paroki di Malaka. PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius menilai Pemda Malaka dan DPRD Malaka tidak mementingkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak Masyarakat. Tegas Sekertaris Jendral PMKRI Cabang kupang, Nelson Bria kepada Waratapedia di Marga Juang 63, jalan Jenderal Soeharto No. 22, Naikoten Kota Kupang, Kamis, 28/11/2019.

Kondisi defisit anggaran 55 Milyar, Pemda Malaka masih berani melakukan pengadaan 13 unit mobil dinas untuk para tokoh agama. Ini patut dipertanyakan?.

Apa substansi dari penyerahan 13 unit mobil operasional kepada setiap pastor paroki. Ungkap Pria yang disapa Nelson tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji secara komperhensif karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi baik kesehatan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi dan kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Nelson juga mangatakan presentase tingkat pengangguran di kabupaten Malaka pada tahun 2017 sebanyak 1,07% dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2018 sebanyak 3,79%. Alangkah lebih baik dana Rp. 4.001.500.000 dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja.

Selain itu putra asal Malaka tersebut menilai keputusan Pemda dan DPRD Malaka sangat miris dan layak dikritisi. Sebab keputusan ini bukan dari aspirasi masyarakat Malaka. Ujarnya.

“Ini merupakan bentuk ketidakadilan yang sedang diperankan oleh Pemda Malaka dan DPRD Malaka”. Katanya.

Apakah murni akan berdampak pada peningkatan terhadap umat dan masyarakat ? Ataukah ada maksud dan tujuan terselubung ?.

Dari beberapa rentetan pertanyaan ini, Menurut Nelson pengadaan 13 mobil dinas kepada para tokoh agama cuma kepentingan kelompok yang tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu adapun pernyataan sikap PMKRI Cabang Kupang kepada Pemda Malaka dan DPRD Malaka.

Pertama, Pemda dan DPRD Kabupaten Malaka perlu dan harus meninjau kembali kebijakan yang telah ditetapkan sebab kebijakan yang diambil tidak pro terhadap rakyat dan terkesan menyimpang, ’’ingat bahwa urusan soal rakyat jangan dicampuri urusan kelompok atau golongan.

Kedua, himbauan kepada para tokoh agama (para pastor) agar tidak tersugesti dengan pemberian materi sebagai penghargaan atas pelayanan kepada umat. Hadirlah sebagai pelayan yang setia melayani tanpa menuntut untuk diberi. Sang tokoh teladan kita ’’TUHAN YESUS’’ pernah berkata: ’’Aku datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, (Markus :10:45).

Ketiga, himbauan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malaka, agar terlibat aktif dalam urusan pengambilan keputusan, wajib merespon dengan seruan penolakan terhadap kebijakan yang tidak pro terhadap kesejahteraan bersama. ‘’suara rakyat adalah suara Tuhan’’ (vox populi vox dei), di atas pundak wakil rakyat kita ada sejumput harapan aspirasi yang wajib disuarakan sebagai wujud dalam mengemban tugas mulia sebagai Wakil Rakyat.

Reporter : Epek Bata

Komentar

News Feed