oleh

Hiruk Pikuk Pinjaman Daerah 900 M

Kupang, Wartapedia.id – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kabarnya dihadiri oleh Duta Kelor yakni Slank nantinya. Kabar menarik sekaligus menegangkan pun datang dari balik gedung DPRD NTT. Kabar ini berkaitan dengan pinjaman daerah senilai Rp 900 Miliar ke Bank NTT. Perdebatan yang begitu panjang dan melelahkan membuat publik pun bertanya-tanya dan menanti keputusan lembaga terhormat (DPRD) itu.

Alhasil melalui dinamika sidang paripurna yang alot tertanggal 27 November 2019 petang, sempat diwarnai skorsing untuk rapat terbatas antar pimpinan, ketua-ketua fraksi dan pemerintah akhirnya menemui kata sepakat dan DPRD menyetujui Pinjaman Daerah, dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang penyesuaian KUA-PPAS tahun anggaran 2020 oleh Gubernur NTT dan empat pimpinan, yang selanjutnya akan dievaluasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Walaupun dalam penyampaian pendapat akhir 9 fraksi terdapat 6 fraksi (Golkar, Gabungan, Hanura, Perindo, Gerindra, NasDem) menyetujui Pinjaman Daerah, satu fraksi (PAN) menyatakan menerima dengan catatan dan dua fraksi (PDI Perjuangan dan PKB) secara tegas menolak Pinjaman Daerah untuk membiayai infrastruktur jalan provinsi seperti di lansir RadarNTT.com (https://radarntt.co/news/2019/dprd-ntt-setujui-pinjaman-daerah-900-miliar/).

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa komisi III DPRD NTT mendapat penugasan dari pimpinan DPRD NTT untuk melakukan konsultasi ke kemendagri RI terkait dengan rencana pemerintah ini. Dari hasil konsultasi komisi III, Kemendagri RI tidak menyetujui rencana pinjaman daerah karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah dan Permendagri  Nomor: 33 Tahun 2019 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 32 Tahun 2018 tentang tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka bank akan memberikan pinjaman kepada pihak terkait maksimal 10% dari total modal bank. Per Oktober 2019, modal Bank NTT sebesar Rp1,8 triliun, sehingga besar pinjaman hanya Rp180 Miliar. Selain itu juga, diperhatikan juga berkaitan dengan resiko, produk dan aktivitas.

Berdasarkan informasi terbaru bahwa DPRD NTT telah menyetujui pinjaman daerah sebesar Rp 900 Miliar ini, maka pihak Bank NTT telah melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 tahun 2018. Dengan kata lain, Bank NTT secara tahu dan mau masuk kategori melanggar BMPK serta melanggar prinsip prudential banking atau prinsip kehati-hatian, seperti yang disampaikan Kepala OJK NTT.

Di balik pinjaman daerah ini, ada kabar menarik datang dari Direktur Bank NTT dalam rapat bersama Komisi III DPRD NTT tanggal 20/11/2019. Pengakuan Dirut Bank NTT mengungkap jika pinjaman 900 Miliar di Bank NTT untuk pembangunan infrastruktur, menjadi garansi dirinya menduduki jabatan Direktur Utama Bank NTT. Hemat penulis ternyata sudah ada deal yang dibicarakan pada saat reposisi direksi bank NTT yakni berkaitan dengan pinjaman daerah sebesar Rp 900 Miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan provinsi NTT.

Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pihak Bank NTT untuk meyakinkan para Legislator untuk menyetujui maksud tersebut. Berkaitan dengan pinjaman daerah dengan nilai yang sangat fantastis ini juga patut di apresiasi sebab tujuan dan niatannya untuk pembangunan infrastruktur jalan khususnya status jalan provinsi NTT bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Namun, perlu disesuaikan dengan regulasi yang ada baik di kementerian maupun lembaga OJK.

Sejenak penulis mengajak para pembaca untuk kembali kita mereview ingatan kita saat masa kampanye PILGUB NTT 2018 yang lalu. Duet Victor-Joss yang memenangi kontestasi politik pilgub 2018 sangat getol mengkampanyekan program-programnya yang hingga kini pun belum juga di rasakan. Salah satu prioritas kepemimpinan saat ini yakni pembangunan infrastruktur jalan.

Saat tatap muka pada masa kampanye saat itu, pernyataan Gubernur NTT yakni akan menuntaskan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten dalam jangka waktu 3 tahun memimpin dengan strategi yakni mencicil uang ke pihak ketiga untuk mendanai pembangunan jalan bukan berupa pinjaman daerah seperti yang dilansir mediaindonesia.com tanggal 5 maret 2018. Pernyataan yang begitu meyakinkan masyarakat banyak, hingga menghantarkan ke pucuk pimpinan di bumi flobamora ini.

Tentunya publik memahami strategi yang di siapkan sebelum dilantik namun tidak dijalani oleh kepemimpinan saat ini. Apabila melalui mekanisme pinjaman daerah juga perlu disesuaikan dengan regulasi serta mempertimbangkan proses pengembalian pinjaman tersebut dan juga resikonya. Jangan memimpikan hal yang begitu luar biasa lalu meninggalkan hutang bagi provinsi ini. Pasca disetujuinya pinjaman daerah ini, public masih menunggu hasil asistensinya pemerintah provinsi dengan kementrian. Sejauh mana hasilnya nanti.

Oleh:
Basilius Fransisko Hugu
(Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Cabang Kupang)

Komentar

News Feed